BUPATB BSREOEN
PERATURAN BUPATIBIREUEN
NOMOR j §*
TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG
BUPATI BIREUEN,
bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Gampong dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui
berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat Gampong, dapat dibentuk Badan
Menimbang
Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang
perlu ditetapkan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Gampong dalam suatu Peraturan Bupati.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);
8.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk
Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik
Desa;
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN
DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2.
Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat
Daerah Kabupaten.
3.
Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4.
Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah
unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang teidiri dari
Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6.
Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibuat oleh Bupati untuk melaksanakan
kewenangan dan tugas sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan
yang lebih tinggi.
7.
Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
8.
Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dibawah Kecamatan yang terdiri dari atas
Gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin
oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan dibawah Camat.
9. Gampong atau nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah
Mukim dan dipimpin oleh Geuchiek atau nama lain yang berhak menyelenggarakan
pemerintahan sendiri.
10. Tuha Peut adalah Badan Pemusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara
langsung dari dan oleh Masyarakat Gampong.
11. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Imum Gampong dan Perangkat Gampong yang
memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

Muromachi - Made SP Blog

菫懸 鼠黒菱瞥警電 握雛穏聯要強懇・゛ 2角麟韓

World Bank Document